Empat jalan itu adalah dengan membungkusnya sebagai bansos (bantuan sosial), dijadikan sebagai dana hibah, mengalirkan melalui KONI setempat atau lewat jalan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti lewat Dinas Pendidikan.
"Empat jalan itu digunakan karena menurut UU, transfer dana APBD untuk masyarakat tidak boleh dari alokasi yang sama setiap tahun," tutur peneliti ICW yang juga koordinator Save Our Soccer (SOS), Apung Widadi dalam diskusi mengenai korupsi Nurdin Halid di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Rabu (30/3/2011).
Yang membuat geram adalah, dana berpuluh-puluh miliar dari APBD kemudian mengalir ke kantong politisi sebagai pelicin agar dana APBD segera cair serta untuk pengurus PSSI pusat untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan tertentu.
Praktik seperti itu terungkap jelas saat dibongkarnya kasus korupsi APBD Samarinda yang dilakukan oleh mantan manajer Persisam Samarinda, Aidil Fitri. Di persidangan, Aidil mengungkapkan nama-nama politisi dan pengurus PSSI yang merasakan manisnya uang hasil korupsi itu.
"Tahun 2010, ada 18 klub yang diaudit BPK dan ditemukan potensi merugikan negara. Kasus Persisam ini bisa jadi model membongkar mafia APBD. Uang itu akan dibagikan kepada DPRD dan pasti mengalir juga kepada PSSI," beber Apung.
"Ini tidak lepas dari rezim Nurdin Halid yang menciptakan oligarki. Dari pusat sampai daerah ada aliran dana. Klub daerah setor uang untuk pengaturan skor, pembelian pemain dll. Sampai ada joke yang mengatakan bahwa untuk menang, sebuah klub hanya perlu beli tiga pemain, yaitu pemain tengah alias wasit tengah, sayap kanan dan sayap kiri alias dua asisten wasit," kata Apung.
Apung mengatakan bahwa ICW sudah pernah mendesak Menteri Dalam Negeri menghentikan praktik pengucuran dana kepada klub ini. Mendagri tidak cukup tegas melarang karena ada kepentingan politik pejabat di daerah bila dihubungkan dengan kucuran dana APBD kepada klub sepakbola.
Ketua Presidium Gerak (Gerakan Rakyat Anti Korupsi) Indonesia Akhirudin dalam kesempatan yang sama secara tegas meminta agar pemberian uang APBD untuk klub sepakbola dihentikan. Untuk mendanai pembinaan sepakbola, swasta bisa dilibatkan.
"Gerak meminta penggunaan APBD/APBN kepada klub harus dihentikan. Temuan kami, APBD jadi tempat korupsi dengan baju pemberdayaan sepakbola. Untuk membiayai sepakbola, perusahaan-perusahaan di daerah yang sudah mengeksploitasi daerah itu harus punya program CSR (Corporate Social Responsibility) untuk membangun sepakbola," demikian kata Akhirudin.
Sumber: BeritaBola Related Articles :
0 comments:
Post a Comment