SOS berpendapat memberikan APBD kepada klub sama halnya dengan membuka peluang masuknya unsur politik dalam sepak bola.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan mengatakan, dana APBD yang masuk dalam sepak bola tidak hanya dialokasikan untuk peningkatan prestasi klub di tingkat lokal, tetapi sarat pertukaran politik.
”Karena kita tahu, basis sepak bola adalah massa. Dan di bidang politik, basis massa sangat strategis untuk penggalangan dukungan. Jadi pada akhirnya dana APBD itu malah membangun relasi olahraga dengan politik,” ujar Abdullah saat menjadi narasumber di LBH Jakarta, Minggu (16/1/2011).
Menurutnya, jika mengacu Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang Keuangan Daerah, seluruh item penganggaran harus berdasarkan kinerja, serta terukur output dan impact-nya. Namun, selama ini, hampir semua klub sepak bola profesional anggaran dan peruntukannya tidak jelas.
Menurut Abdullah, ketidakjelasan peruntukan itu terlihat pada standar bonus, gaji, dan kontrak pemain."Standar gaji pemain apalagi pemain asing, tidak jelas. Sehingga jadi ajang rekayasa,” tegasnya.
Sumber: BolaIndo Related Articles :
0 comments:
Post a Comment