Tahun depan pemerintah resmi melarang penggunaan dana APBD untuk klub sepakbola profesional di Indonesia. Langkah penghentian ini dinilai tepat, meski APBD juga masih bisa digunakan untuk sepakbola. Bedanya, APBD sebaiknya dipakai untuk memperbaiki fasilitas dan membina pemain usia muda.
"Memang harus dilarang kalau APBD digunakan untuk biaya klub ikut kompetisi. Baiknya APBD untuk bantu pembangunan stadion sepakbola dan asrama latihan yang dilengkapi dengan fasilitas latihan modern. Jadi klub selain mempersiapkan pemain untuk pertandingan juga pemain lapisan di bawahnya," demikian nilai pakar marketing sekaligus pengamat olahraga Fritz E Simandjuntak dalam surat elektroniknya, Jumat (27/5/2011).
Tim profesional hanya memiliki waktu setahun untuk mempersiapkan diri lepas sepenuhnya dari APBD. Tentu ini tidak mudah bagi mereka. Faktanya klub-klub yang memiliki nama besar atau mempunyai pemain bintang seperti Persija Jakarta, Persisam Samarinda, atau Persipura Jayapura pun juga masih bergantung kepada anggaran belanja daerah.
Ada pun penelitian dari Indonesian Corruption Watch (ICW) tahun 2009 menunjukkan bahwa biaya anggaran yang dialokasikan klub untuk melakoni satu musim kompetisi berkisar antara tujuh hingga lima belas miliar rupiah.
Fritz menilai bahwa agar peraturan pelarangan APBD tetap bisa berjalan tanpa mengganggu roda kompetisi, ada baiknya kompetisi ditata ulang.
"Indonesia negara kepulauan. Jumlah klub sangat banyak dan biaya transportasi sangat tinggi. Jadi sementara kompetisi harus ditata ulang. Per kepulauan misalnya. Dengan demikian biaya bisa lebih murah," ujarnya.
Sumber: BeritaBola Related Articles :
0 comments:
Post a Comment