Hanya saja, dalam aturan itu nantinya tidak spesifik menyebut klub sepakbola. "Pokoknya, untuk semua cabang olah raga yang profesional, tidak boleh ada dana dari APBD," cetus Gamawan Fauzi kepada wartawan di ruang Kapuspen Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, Jumat (8/4).
Seperti dipaparkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M Jasin di gedung KPK, Jakarta, Selasa (5/4), pengucuran dana APBD untuk klub sepakbola melanggar aturan. Jika dianggap hibah, mestinya tidak dikucurkan terus-menerus. Persija, Persib, dan Persema misalnya, dari 2007, 2008, 2009, terus menerima kucuran APBD.
Faktanya, meski mendapat kucuran dari APBD, gaji para pemain di sejumlah klub sempat ngadat. Tidaklah takut disalahkan jika dana APBD distop berdampak pada amburadulnya nasib persepakbolaan di tanah air? Gamawan menjawab, tidak. Malah, dia yakin, dengan distopnya bantuan APBD, persepakbolaan akan semakin bergairah.
Alasannya, dengan dihentikannya dana APBD ke klub, maka otomatis penggalian dana dari sponsor bisa lebih digenjot. Dia membandingkan dengan Semen Padang, yang bisa "hidup" tanpa pasokan APBD. Padahal, lanjut mantan gubernur Sumbar itu, PT Semen Padang kalah besar dibanding perusahaan Semen Gresik. "Jadi klub yang di Gresik, bisa sponsor dari Semen Gresik. Dan di Jawa Timur itu banyak perusahaan besar, ada pabik rokok, pabrik gula. Bisa jadi nanti lebih bergairah," ujarnya.
Dia memberi contoh lain. Persipura misalnya, bisa menggaet PT Freeport sebagai sponsor. "Freeport itu pemasukannya besar. Kecil kalau misalnya cuman Rp20 miliar atau Rp30 miliar," ujarnya.
Sumber: BolaIndo Related Articles :
0 comments:
Post a Comment